-->

Diskriminasi Muslimah di Eropa


Sudah sekian kali prancis melukai hati wanita muslimah. Baru-baru ini walikota cannes, David Lisnard melarang para muslimah memakai burkini, sejenis pakaian renang bagi wanita muslimah. Tampaknya populasi umat Islam yang semakin bertambah tidak berdampak positif bagi kebijakan perancis -secara khusus- dan negara-negara eropa -secara umum- terhadap wanita muslimah. Sebelumnya, larangan pemakaian niqab (cadar) dan burqah (jenis pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuh) juga pernah terjadi di prancis pada Tahun 2011, bahkan Prancis diklaim sebagai negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan atribut-atribut Islam bagi wanita.

Pro dan kontra mengenai burkini sampai sekarang masih semakin menjadi-jadi. Belum lagi rencana pengajuan banding dari pihak CCIF  setelah pengadilan prancis mengabsahkan larangan pemakaian burqini. Hal ini Berbanding terbalik dengan pemakain atribut islam bagi para laki-laki muslim. Hampir tidak ada yang mempersoalkan bahkan melarang pemakaian kopyah putih disana. atau pemakaian gamis misalnya, pro dan kontranya mungkin tidak akan sepopuler wanita bercadar ataupun ber-burkini.

kampanye-kampanye anti diskriminasi wanita serasa masih jauh dari kata berhasil di Eropa. Padahal  kepala ILO, Guy Riders pada tahun 2014 menyebutkan tingkat diskriminasi wanita eropa paling banyak terjadi dalam sektor pekerjaan dan upah pekerja, bukan pada ranah pendidikan dan hak personal.

Di Eropa, peningkatan jumlah perempuan terjadi di sektor parlemen dan partai politik. Perempuan banyak mengisi forum-forum diskusi politik dan mulai ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan publik. Tapi ini berbeda jika kita afiliasikan dengan wanita muslimah. Wanita muslimah di eropa banyak mendapatkan tekanan-tekanan –baik yang bersifat sosial atau kebijakan politik- didalam kesehariannya. Data-data menyebutkan wanita muslimah di prancis banyak mengalami diskriminasi baik disektor pasar kerja, politik atau sosial masyarakat. Bahkan yang tidak logis, faktor terbesar diskriminasi muslimah di ranah sosial masyarakat hanya dikarenakan mereka memakai atribut-atribut agama, seperti jilbab atau cadar.

Belajar ke Indonesia

Dalam hal ini Prancis seharusnya banyak belajar ke Indonesia. Indonesia sejak dulu  tidak pernah mendiskriminasikan wanita berjilbab dan yang tidak berjilbab. Padahal secara geopolitik Indonesia bukan negara Islam. Indonesia sejak pertama kali merdeka sudah menganut sistem demokrasi, sistem yang sama dengan Prancis. Indonesia juga sudah berkali-kali menjadi sarang dan objek terorisme iternasional. Sama seperti yang dialami Prancis sekarang ini. Walaupun begitu negara tidak pernah mengaitkan pakaian tertentu dengan kelompok-kelompok teroris. Pemerintah Indonesia sudah sangat paham bahwa teroris tidak bisa diidentifikasikan hanya dari segi busananya.

Dalam ranah sosial di Indonesia hampir tidak ditemukan adanya diskriminasi masyarakat hanya karena pemakaian jilbab atau tidak memakai jilbab. Wanita-wanita muslimah di Indonesia -yang memakai atribut agama semisal jilbab atau cadar- banyak mengisi ruang-ruang penting didalam publik ataupun politik. Perempuan bercadar juga mulai banyak mengisi tempat-tempat di  struktur sosial masyarakat. Realitas mereka diakui negara dan setiap elemen masyarakat. Bahkan politisi-politisi dari kalangan wanita berjilbab terus-menerus bermunculan. Kaporli juga pada tahun 2015 juga telah mengesahkan penggunaan jilbab bagi para polwan. Dan yang terakhir adalah pengesahan penggunaan jilbab -pada bulan juli- bagi para anggota wanita TNI AD oleh panglima TNI jendral Gatot Nurmantyo di kantor menkopolhukam.

 Dalam sektor ini, bisa dikatakan Indonesia masih lebih baik dari Prancis dalam menjaga hak-hak wanita. Negara tidak pernah membicarakan dan membatasi hak-hak wanita dalam berpakaian. Mereka diberi kebebasan berpakaian asal masih dalam garis batas kesopanan wanita asia. Atribut-atribut warga baik yang bersifat agama,ras,suku dan etnis tidak pernah menjadi masalah besar disini. Apalagi sampai terjadi keributan karena masalah busana.

Terakhir, pro dan kontra di Prancis tidak akan berhenti jika pemerintah Prancis terus-menerus mengabaikan realitas wanita muslimah di negaranya. Sebagai warga negara, wanita muslimah juga mempunyai hak untuk hidup bebas. Hak-hak mereka yang sifatnya personal seharusnya tidak terganggu apalagi didikotomikan. Dan walaupun mereka menerima diskriminasi atau penolakan dari sebagian besar warga yang lain, negara semestinya harus bisa melindungi hak mereka dan tidak mengambil kebijakan yang berat sebelah dalam menyikapi hal tersebut. Apalagi  sampai mempersoalkan busana apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dipakai oleh warga negaranya.


Click to comment