-->

Mengenal Pekerja Rumahan: Sebuah Langkah Emansipatif Untuk Tenaga Kerja di Indonesia.


Tak kenal maka tak sayang” ungkapan yang begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Sejatinya mengenal individu, kelompok, negara, atau apapun itu adalah salah satu bentuk untuk mengerti persoalan mereka. Di Indonesia ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan kronis dan menahun yang tengah dihadapi pekerja rumahan. Sayangnya sebagian besar masyarakat masih belum mengenal pekerja rumahan. Bagaimana persoalan yang dihadapi mereka, dan apa wujud ketidak adilan yang terjadi pada mereka. Bahkan, sebagian pekerja rumahan masih ada belum sadar atas bentuk diskriminasi yang dilakukan perusahaan terhadap mereka. Dari banyaknya problematika yang tengah dihadapi pekerja rumahan, tidak mengherankan jika sebagian masyarakat mulai melakukan gerakan pemberdayaan. Sebagai contoh gerakan MAMPU ILO. Sebuah proyek yang didanai langsung oleh pemerintah Australia untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada pekerja rumahan.

Siapa Pekerja Rumahan?

Amin Muftiyana, Direktur eksekutif YASANTI menjelaskan bahwa pekerja rumahan adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan, dimana pekerjaannya dilakukan di rumah berdasarkan perjanjian rumah dengan upah dan ganji yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Senada dengan itu, ILO mendefinisikan pekerja rumahan sebagai seseorang yang mengerjakan pekerjaan didalam rumahnya atau ditempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input yang digunakan (ILO,1996, No. 177).

Pekerja rumahan umumnya menerima gaji bulanan atas setiap produk yang telah mereka rampungkan setiap harinya. Dengan begitu semakin banyak produk yang telah mereka hasilkan maka gaji bulanan yang mereka terima juga semakin besar. Seperti contoh, ibu Zamzanah dari Ngampilan-Yogyakarta. Beliau adalah pekerja rumahan dari industri garmen.  Dia bekerja membuat lubang kancing dan menjahit kancing di rumahnya.  Ibu Zamzanah dibayar Rp. 200 untuk setiap lubang kancing yang dia buat dan Rp. 450 untuk pemasangan kancing. Maka jika diakumulasikan penghasilan ibu Zamzanah selama sebulan berkisar 1 Juta rupiah.

Dalam realitasnya, pekerja rumahan biasanya dilakukan oleh para perempuan (ibu rumah tangga). Beberapa kasus juga menyebutkan pekerja rumahan turut melibatkan anggota keluarga yang lain seperti anak-anak, menantu dan suami. Adapun mengenai motif seseorang melakukan pekerjaan rumahan biasanya untuk mendapatkan penghasilan sampingan selain dari pengahasilan yang didapatkan suami. Ada juga kasus pekerja rumahan yang menjadikan pekerjaannya sebagai pengahasilan utama. Biasanya hal ini terjadi jika dia menjadi singel parent seperti jika pekerja rumahan dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Secara substansi, pekerja rumahan seharusnya dapat dikategorikan sebagai buruh pabrik. Namun sayang, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur secara eksplisit pekerja rumahan maka status kontrak kerja mereka dengan perusahaan dianggap informal. Sehingga hak-hak mereka rawan sekali disalang gunakan oleh perusahaan. Dari pemaparan diatas, setidaknya ada 2 karakteristik seseorang disebut pekerja rumahan. Pertama, tempat dia bekerja bukan di pabrik, bisa di rumah atau tempat lainnya. Kedua,hubungan antara pekerja rumahan dengan majikan tidak terikat kontrak resmi. Hubungannya hanya sebatas jumlah  produk, upah dan waktu penyerahan barang. Dengan begitu pekerja rumahan tidak memiliki wewenang untuk menentukan pemakaian dan pemasaran dari perusahaan.

Ketidak Adilan

            Sebelum membahas permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan, ada baiknya terlebih dahulu memetakan bagaimana karakteristik masyarakat yang melakukan pekerjaan rumahaan. Dari data yang diperoleh  ILO/MAMPU yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistika Indonesia ditemukan bahwa para pekerja rumahan cenderung berpendidikan rendah. Selain itu hampir semua dari pekerja rumahan tidak memiliki kontrak resmi dengan perusahaan dan 47% dari mereka menggunakan perjanjian lisan. Hasil penelitian ini setelah mewancari 3.010 pekerja rumahan dari 297 desa di enam provinsi. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa akar problem yang dihadapi oleh pekerja rumahan adalah tidak adanya kontrak kerja resmi dari perusahaan. Sehingga hak-hak mereka rentan untuk dimarginalkan atau diindahkan sama sekali. Setidaknya ada 2 ketidak adilan besar yang diterima oleh para pekerja rumahan.

            Pertama,tidak menerima gaji yang sesuai dengan upah minimum rakyat (UMR). Seperti yang sudah disebutkan diatas, gaji pekerja rumahaan ditentukan oleh kuantitas produk yang dihasilkannya. Bahkan menurut data dari ILO selisih pendapatan antara pekerja rumahan cenderung kurang 50 % dari gaji karyawan biasa. Hal ini diperparah lagi, dengan kenyataan alat produksi seperti listrik, dan peralatan kerja tidak ditanggung perusahaan. Dengan begitu beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh pekerja rumahan.

            Selain itu pekerja rumahan sering kali harus menanggung ganti rugi jika produknya rusak atau tidak sesuai pesanan. Padahal rata-rata pelaku pekerja rumahan berekonomi rendah. Hal ini nyaris tidak diketahui oleh para pekerja rumahan ketika melakukan kontrak kerja secara informal. Ketidak adilan lainnya, para pekerja rumahan tidak mendapatkan THR ketika hari raya. Jika seandainya pekerjaan rumah diatur oleh undang-undang nasional maka peraturan Kemnaker No 20 tahun 2016 tentang THR dapat diberlakukan pada pekerja rumahan.

            Kedua,tidak adanya jaminan sosial dari perusahaan (Jamsostek). Tidak seperti karyawan biasa, pekerja rumahan tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dari perusahaan. Padahal pekerja rumahan lebih rentan terjadi kecelakaan. Hal ini dikarenakan pekerja rumahan tidak diberikan peralatan kerja yang safely. Seperti yang diuangkapkan Nur Ida Iriani dan HS. Lilik Wiyanto, pekerja rumahan yang berinteraksi dengan bahan kimia lebih berpotensi terpapar bahan berbahaya dari pada karyawan biasa. Tidak saja bahan kimia, pekerjaan rumahan lainnya seperti manufaktur, garmen juga lebih berpotensi terjadi kecelakaan kerja dari karyawan biasa.

           Pekerjaan rumahan sering kali dijadikan ajang untuk eksploitasi oleh para pengusaha. Para pekerja rumahan tidak saja dijerat oleh segala aktifitas produksi yang merugikannya, baik dari segi jam kerja, tempat kerja yang terbatas dan kompensasi yang dibawah standar, akan tetapi mereka juga terancam oleh berbagai resiko pekerjaan. Selain itu, sistem pekerjaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, upah minimum dan THR menjadikan pekerjaan rumahan menjadi sangat tidak manusiawi. Pemerintah seharusnya bisa merespon isu-isu pekerjaan rumahan ini dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur pekerjaan rumahan, sehingga dengan begitu hak-hak mereka dapat dijaga dan dijamin oleh pemerintah.



Referensi
Nur Ida Iriani, HS. Lilik Wiyanto, “Pemberdayaan kelompok Pekerja Rumahan Melalui Pembinaan Kewirausahaan Dalam Upaya Mengentas Kemiskinan” dalam JISIP, Vol. 5, No. 3, 2016.

Click to comment